Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Jadi Menteri Keuangan, Targetkan Pertumbuhan 8 Persen

Di tengah perubahan besar yang terjadi dalam kabinet pemerintahan Indonesia, satu nama muncul dengan gaya yang jauh dari protokol biasa. Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang dikenal lugas dan tidak suka basa-basi, kini resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan juga penanda arah baru dalam kebijakan fiskal nasional yang lebih progresif dan berani.

Langkah ini cukup mengejutkan banyak pihak. Selama ini, Sri Mulyani dianggap sebagai simbol kredibilitas fiskal Indonesia di mata internasional. Maka ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya, reaksi pun beragam, dari yang optimis hingga penuh kehati-hatian. Dalam pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah ke depan. Dan untuk itu, dibutuhkan sosok yang mampu menerobos arus lama dan menghadirkan semangat baru.

“If you don’t spend, the economy doesn’t move,” ujar Purbaya dalam salah satu wawancaranya dengan media. Ia menekankan pentingnya dorongan fiskal untuk memacu perputaran ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan jadi fokus utama

Salah satu arah baru yang sudah terlihat jelas adalah pendekatan fiskal yang lebih ekspansif. Purbaya menyampaikan komitmen untuk mendesain kebijakan anggaran negara yang memiliki daya dorong optimal. Hal ini selaras dengan target ambisius Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target tersebut memang terdengar sangat tinggi, apalagi mengingat capaian pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir hanya berkisar di angka 5 persen.

Namun Purbaya tidak menganggap angka tersebut sebagai khayalan. Dengan gaya khasnya yang percaya diri, ia justru menyebutnya sangat mungkin tercapai jika strategi fiskal didesain secara tepat. Ia menegaskan bahwa keberanian dalam pengeluaran pemerintah harus tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian.

“I am a fiscal expert, so I fully understand what a prudent fiscal policy is like,” katanya, menanggapi kekhawatiran soal potensi pelonggaran batas defisit anggaran yang selama ini dijaga ketat.

Bukan tanpa alasan kekhawatiran tersebut muncul. Di tengah rencana berbagai program sosial skala besar yang ingin diwujudkan pemerintah, isu kemungkinan pelonggaran batas defisit anggaran tiga persen dari PDB pun kembali mencuat. Meski demikian, Purbaya menampik anggapan bahwa kebijakan yang ia bawa akan mengorbankan disiplin anggaran.

Siapa Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya?

Nama Purbaya mungkin belum sepopuler pendahulunya, tapi kiprah dan latar belakangnya cukup mengesankan. Ia mengawali karier sebagai insinyur lapangan di perusahaan migas multinasional Schlumberger, lalu banting setir ke bidang ekonomi dengan menempuh studi lanjut di Purdue University, Amerika Serikat, hingga meraih gelar doktor.

Setelah kembali ke tanah air, ia berkiprah di sektor keuangan, sempat menjadi kepala ekonom di Danareksa, lalu menjabat Deputi Kepala Bappenas, dan terakhir memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tahun 2020. Di posisi terakhir inilah, Purbaya mulai menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas, kadang frontal, namun tetap berpijak pada data dan analisis yang kuat.

“Don’t believe the IMF. If you want economic prediction, ask me. I know better,” ucapnya dalam forum terbuka, sebagai bentuk kritik tajam terhadap lembaga internasional yang dinilainya sering tidak akurat dalam membaca kondisi Indonesia.

Reaksi pasar dan tantangan yang menanti

Penunjukan Purbaya memang membawa warna baru, namun juga memicu kegelisahan di kalangan investor dan pelaku pasar. Banyak yang menilai, kepergian Sri Mulyani menandai akhir dari era kredibilitas fiskal yang selama ini dijaga ketat. Beberapa analis menyebut bahwa tantangan terbesar Purbaya bukan hanya soal menyusun anggaran, tapi juga menjaga kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi global.

Josua Pardede, ekonom dari Bank Permata, menggarisbawahi bahwa tugas utama Purbaya adalah meyakinkan publik bahwa prinsip kehati-hatian fiskal tetap dipegang. Selain itu, independensi Bank Indonesia dan integritas data ekonomi nasional juga menjadi perhatian utama.

Tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa gaya bicara blak-blakan Purbaya bisa menjadi bumerang. Namun di sisi lain, gaya ini juga dianggap segar dan menjanjikan pendekatan yang lebih realistis dan membumi dalam menyikapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

Dari kebijakan tegas ke arah transparansi fiskal

Dalam beberapa wawancara publik, Purbaya menyampaikan pentingnya transparansi dalam kebijakan fiskal. Ia juga berjanji untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan inklusif ini dimaksudkan agar kebijakan keuangan negara tidak lagi dianggap elitis, melainkan sebagai instrumen bersama untuk mencapai kesejahteraan.

“We will create a fiscal policy that has an optimal thrust for the economy,” ujarnya, merangkum visi keuangan negara ke depan.

Pengalamannya memimpin LPS selama pandemi juga dinilai akan membantunya memahami psikologi pasar dan pentingnya menjaga stabilitas keuangan. Keputusan-keputusan LPS kala itu dianggap cukup tangkas dalam merespons gejolak ekonomi, dan kini diharapkan bisa menjadi fondasi dalam memimpin Kementerian Keuangan.

Kedekatannya dengan Presiden Prabowo pun menjadi faktor kunci. Dikenal sebagai salah satu penasihat ekonomi yang kerap diajak berdiskusi, Purbaya kemungkinan besar akan mendapat ruang lebih luas untuk mengeksekusi idenya tanpa banyak intervensi birokratis. Meski demikian, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran soal check and balance dalam pengelolaan fiskal negara.

Kini, ketika Indonesia tengah bersiap memasuki fase baru pembangunan yang lebih agresif, sosok seperti Purbaya muncul sebagai ujian sekaligus peluang. Apakah gaya lugas dan pendekatan yang lebih terbuka ini akan membawa angin segar atau justru menimbulkan turbulensi? Semua bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara ambisi dan akuntabilitas.

Sumber: Reuters – Plain-speaking economist, Purbaya, takes helm as Indonesia’s finance minister – 9 September 2025