Pemerintah Salurkan Rp 200 Triliun ke Bank Umum untuk Atasi Kekeringan Likuiditas

Situasi keuangan Indonesia tengah memasuki fase krusial, dengan likuiditas sistem perbankan menjadi perhatian utama. Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung bergerak cepat. Dalam langkah awalnya, ia memutuskan untuk melepaskan dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia, agar kembali berputar di bank-bank komersial. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya penting untuk menstimulasi kembali aliran uang di masyarakat.

Pernyataan Purbaya disampaikan pada hari Senin, hanya beberapa hari setelah dirinya resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet. Ia menyebut bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini tengah mengalami kekeringan likuiditas. Menurutnya, ekonomi melambat karena terlalu banyak uang yang tertahan, tidak bergerak di dalam sistem.

“Saya telah melihat bahwa sistem keuangan kita kering, itu sebabnya ekonomi melambat dan dalam setahun terakhir sulit bagi masyarakat mencari pekerjaan. Itu karena ada kesalahan dalam kebijakan moneter dan fiskal,” ujar Purbaya.

Pemerintah akan memindahkan dana ke bank komersial

Langkah konkret yang diambil Purbaya adalah memindahkan sekitar Rp 200 triliun dari total Rp 430 triliun dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia ke bank-bank umum. Dana ini diharapkan bisa digunakan oleh bank untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit ke masyarakat dan sektor usaha.

Purbaya menyampaikan bahwa ia sudah melaporkan rencana ini kepada Presiden Joko Widodo, dan Presiden disebut mendukung kebijakan tersebut. Dengan memindahkan dana ke bank komersial, pemerintah ingin menciptakan efek pengganda yang bisa menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki daya beli masyarakat.

“Saya telah melaporkan ke presiden, saya akan memasukkan uang ke dalam sistem ekonomi,” kata Purbaya tegas.

Dana yang dipindahkan itu tidak akan langsung ditarik kembali oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Artinya, perbankan akan mendapatkan suntikan likuiditas jangka menengah, bukan hanya bersifat sesaat.

Penurunan suku bunga dan kebijakan moneter longgar

Bank Indonesia sendiri selama satu tahun terakhir telah memangkas suku bunga sebanyak 125 basis poin sebagai bagian dari strategi pelonggaran moneter. Namun, langkah itu tampaknya belum cukup untuk mengembalikan gairah ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih penting.

Selain itu, BI juga telah mengurangi penerbitan surat berharga jangka pendek. Tujuannya adalah agar lebih banyak uang tetap beredar di pasar dan tidak terserap kembali ke bank sentral.

Pihak BI, melalui juru bicaranya Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa mereka juga tengah mendukung peningkatan likuiditas. Salah satunya melalui pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder. Langkah ini dipadukan dengan skema baru berbagi beban, di mana BI akan meningkatkan bunga deposito pemerintah yang mereka kelola.

Masalah belanja negara yang lambat

Salah satu penyebab utama dana mengendap di BI adalah lambatnya realisasi belanja negara. Pemerintah belum maksimal dalam mengalirkan dana ke proyek-proyek pembangunan, bantuan sosial, maupun stimulus ekonomi lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar dana APBN hanya tertahan di rekening pemerintah.

Dengan tingkat serapan anggaran yang rendah, uang tidak bergerak, dan ekonomi domestik kehilangan momentum. Di sisi lain, bank kesulitan menyalurkan kredit karena likuiditas mereka tertekan.

Pemindahan dana ini dipandang sebagai solusi sementara, sambil pemerintah mempercepat eksekusi program-program prioritas.

Reaksi pasar dan ekspektasi terhadap kebijakan

Pasar keuangan menyambut baik langkah ini, meskipun tetap waspada terhadap potensi risiko fiskal. Beberapa analis menyatakan bahwa memindahkan dana pemerintah ke bank umum bisa memperbesar tekanan terhadap pengelolaan defisit anggaran jika tidak disertai dengan kontrol yang ketat. Namun selama penggunaan dana dilakukan secara produktif, dampaknya akan positif.

Sementara itu, sektor swasta menantikan implementasi di lapangan. Jika dana benar-benar mengalir ke sektor riil, maka akan ada efek langsung terhadap produksi, konsumsi, dan lapangan kerja.

Langkah ini juga memberi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada suku bunga rendah dari BI, tetapi juga siap menggunakan instrumen fiskal untuk memulihkan daya dorong ekonomi.

Likuiditas sistem perbankan jadi prioritas nasional

Pernyataan Purbaya menegaskan bahwa peran fiskal kini makin sentral. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem keuangan domestik tetap cair. Tanpa likuiditas yang cukup, bank tidak bisa bergerak, bisnis terhambat, dan masyarakat semakin kesulitan.

Oleh karena itu, keberanian pemerintah untuk menempatkan kembali dana ke sistem keuangan nasional dianggap sebagai langkah strategis. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana ke sektor yang tepat.

Jika dijalankan secara disiplin, kebijakan ini bisa menjadi fondasi awal menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan. Ke depan, koordinasi yang lebih erat antara BI, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri menjadi kunci agar tidak terjadi lagi stagnasi akibat penumpukan dana di tempat yang salah.

Sumber: Reuters – Indonesia minister says will use government funds to add liquidity to banking system – 10 September 2025