Bank Indonesia dan Pemkab Deli Serdang Kerja Sama Kendalikan Inflasi dan Perkuat Ekonomi Lokal

Pagi masih muda ketika sebuah penandatanganan berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak ada iring-iringan besar atau selebrasi mencolok, hanya lembaran MoU yang diteken bersama antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara. Tapi di balik tanda tangan itu, mengalir harapan besar tentang arah baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pemberdayaan petani cabai yang selama ini menjadi wajah dari inflasi daerah.

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Dalam narasi ekonomi yang kerap terasa jauh dari denyut kehidupan sehari-hari warga, kerja sama ini mencoba mendekatkan. MoU itu menjadi payung bagi berbagai inisiatif strategis yang diyakini mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Ada semangat untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya berjalan tapi juga dirasakan merata.

“Kami berharap inflasi yang masih tinggi di Deli Serdang dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat,” ujar Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.

Ucapan itu tidak mengawang. Sebab menurut data, komoditas seperti cabai masih menjadi penyumbang dominan laju inflasi di wilayah tersebut. Dan bukan kebetulan jika salah satu fokus kerja sama dengan BI adalah penguatan kelembagaan petani, khususnya di sektor hortikultura. Di balik angka-angka inflasi, terselip cerita tentang petani yang kesulitan menjaga harga tetap stabil dan pembeli yang kewalahan menghadapi lonjakan biaya dapur.

Sinergi digitalisasi belanja dan QRIS di level lokal

Salah satu titik sorot dari kolaborasi ini adalah upaya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tak hanya bicara soal efisiensi, digitalisasi dinilai penting untuk transparansi dan perluasan akses terhadap sistem pembayaran modern.

Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan Provinsi Sumut, Rudy B Hutabarat, menyampaikan komitmennya untuk memperluas penggunaan QRIS di Deli Serdang, terutama di kalangan pelaku usaha dan pedagang pasar. Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, pemerintah daerah berharap dapat mencatat arus transaksi lebih akurat sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Digitalisasi pendapatan dan belanja daerah harus didorong agar efisiensi fiskal dapat tercapai dan pelayanan publik meningkat,” jelas Rudy.

Dalam waktu bersamaan, BI juga akan mendorong inklusi keuangan lewat peningkatan literasi digital. Masyarakat tidak hanya diajak menggunakan sistem digital, tetapi juga dipahamkan manfaat dan cara penggunaannya. Proses edukasi ini menjadi bagian penting agar transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang belum familiar dengan teknologi.

Kolaborasi ini pun memperkuat upaya Pemkab yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam penyediaan data statistik sektoral. Kombinasi antara data yang valid dan strategi ekonomi yang tepat diyakini menjadi fondasi bagi arah pembangunan yang lebih terukur dan berdampak.

Fokus pengendalian inflasi lewat penguatan sektor pertanian

Isu inflasi memang bukan hal baru, tapi tetap menjadi hantu yang mengintai stabilitas sosial ekonomi, terutama bagi daerah yang bergantung pada komoditas pangan segar. Cabai, yang harganya bisa melonjak tajam dalam hitungan hari, menjadi simbol dari fluktuasi yang meresahkan.

Melalui kerja sama ini, BI menyatakan akan memberikan dukungan teknis terhadap penguatan ketahanan pangan daerah. Salah satunya lewat pembinaan terhadap kelompok tani yang menjadi mitra BI dalam proyek hortikultura. Pembinaan ini mencakup pelatihan budidaya, pengelolaan pascapanen, dan skema distribusi yang efisien.

Langkah ini bukan hanya membantu petani menghasilkan panen yang berkualitas, tetapi juga mendorong kestabilan pasokan yang menjadi kunci utama pengendalian harga. Ketika produksi mencukupi dan distribusi lancar, potensi gejolak harga bisa ditekan.

“Kami ingin membantu bukan hanya dari sisi moneter, tapi juga kelembagaan dan kapasitas sumber daya lokal,” imbuh Rudy.

Upaya tersebut menjadi bentuk nyata peran BI di luar fungsi tradisionalnya. Di Deli Serdang, BI tampil sebagai mitra pembangunan daerah yang tidak hanya bicara angka, tetapi juga membumi pada realitas kebutuhan warga.

Peran data statistik dalam menyusun arah pembangunan

Bersamaan dengan penandatanganan MoU bersama BI, Pemkab Deli Serdang juga menegaskan pentingnya kerja sama statistik dengan BPS. Hal ini menegaskan arah kebijakan daerah yang makin berbasis data dan evidence-based policy.

Dengan data yang kuat, pemerintah daerah memiliki alat navigasi yang lebih presisi dalam menentukan intervensi kebijakan. Apakah itu menyangkut penyaluran subsidi, pemetaan potensi usaha rakyat, atau prioritas anggaran untuk sektor-sektor produktif.

Sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dan badan statistik ini menjadi kombinasi yang ideal dalam membangun peta jalan pembangunan. Sebab tanpa data, kebijakan hanya berjalan dalam gelap. Tanpa eksekusi yang efektif, data hanya akan menjadi arsip.

Kini, semua pihak berharap bahwa sinergi ini tidak berhenti di lembaran nota kesepahaman. Tapi terus berjalan dalam bentuk program-program nyata yang menjangkau warga paling bawah. Dari petani yang menggenggam cangkul, hingga pedagang kaki lima yang mulai belajar menempelkan QRIS di lapak dagangnya.

Sumber: ANTARA News – Deli Serdang-Bank Indonesia kolaborasi pengembangan potensi daerah – 12 September 2025