Prabowo Minta Tambah Fakultas Kedokteran untuk Atasi Kekurangan Dokter

Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti masalah krusial yang selama ini menjadi tantangan dalam sektor kesehatan nasional: kekurangan tenaga medis, khususnya dokter. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo meminta dua kementerian utama yaitu Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Permintaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan yang lebih sistematis.

Menurut Presiden, kekurangan dokter bukan hanya soal jumlah, tapi juga distribusi. Daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) kerap mengalami defisit tenaga medis. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi timpang. Dalam konteks inilah, penambahan fakultas kedokteran dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem kesehatan yang lebih merata.

Prabowo menekankan bahwa pendirian fakultas kedokteran baru tidak bisa dilakukan asal-asalan. Infrastruktur yang memadai, rumah sakit pendidikan yang siap digunakan, dosen dan tenaga pendidik yang kompeten, serta kurikulum yang terstandarisasi menjadi syarat mutlak. Bagi pemerintah, membuka fakultas kedokteran artinya membangun fondasi jangka panjang bagi sistem kesehatan nasional.

Langkah ini juga dipandang sebagai bentuk investasi. Pemerintah tidak hanya berupaya mengisi kekurangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kapasitas sistem kesehatan untuk menghadapi tantangan masa depan. Ancaman krisis kesehatan, pandemi baru, hingga beban penyakit tidak menular membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam visi jangka panjangnya, Prabowo ingin agar tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang kesulitan mengakses layanan dokter umum, apalagi spesialis.

Dalam pernyataan tersebut, Presiden juga menyinggung pentingnya insentif untuk mahasiswa kedokteran dari wilayah terpencil. Beasiswa dan program ikatan dinas menjadi salah satu opsi agar lulusan baru bersedia ditempatkan di daerah-daerah dengan akses terbatas. Pemerintah juga diminta memperhatikan ketersediaan alat pendidikan, laboratorium, serta dukungan teknologi digital untuk menunjang proses belajar mengajar.

Secara lebih luas, wacana ini menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif, tapi juga kualitas. Penambahan fakultas kedokteran diharapkan tidak menurunkan standar, melainkan justru mendorong kompetisi sehat antar institusi. Menteri Kesehatan dan Mendikbudristek kini dihadapkan pada tugas besar untuk mewujudkan arahan presiden dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor.

Kritikus menyambut baik inisiatif ini namun menekankan bahwa perlu ada pengawasan ketat terhadap proses perizinan dan akreditasi. Beberapa pihak mengingatkan bahwa dalam pengalaman sebelumnya, pembukaan fakultas kedokteran di sejumlah wilayah pernah mengalami hambatan serius, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun pemenuhan standar rumah sakit pendidikan.

Meski demikian, pemerintah tampaknya menyadari kompleksitas tersebut. Prabowo berulang kali menegaskan bahwa penambahan jumlah tidak boleh mengorbankan mutu. Ia menyebut bahwa strategi ini harus dibarengi dengan sistem monitoring yang transparan dan berkelanjutan.

Sinyal kebijakan ini juga menjadi penting secara politis. Di tengah masa transisi pascapemilu, pernyataan Prabowo mencerminkan komitmen kuat untuk membangun fondasi pelayanan publik sejak awal masa pemerintahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari reposisi Prabowo sebagai presiden terpilih yang mulai menyusun arah kebijakan strategisnya secara terbuka.

Jika dijalankan dengan serius, inisiatif penambahan fakultas kedokteran ini bisa menjadi lompatan besar dalam upaya membenahi ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia. Pemerataan bukan lagi jargon, tetapi menjadi proyek nyata yang menuntut konsistensi dan evaluasi berkala. Ke depan, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa fakultas baru yang dibuka, tapi seberapa jauh kontribusinya dalam memperbaiki peta kesehatan nasional.

Sumber: Tempo.co – Prabowo Minta Menkes dan Menteri Pendidikan Tinggi Tambah Fakultas Kedokteran – 26 Juni 2025