DPR Desak Mitigasi APBN 2026 Saat Gejolak Timur Tengah Pengaruhi Harga Minyak
Ketegangan di Timur Tengah akibat konflik antara Iran dan Israel kembali memantik kekhawatiran global, termasuk bagi Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak mentah dunia menunjukkan kecenderungan naik, menyusul rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz sebagai bentuk respons terhadap tekanan geopolitik yang terus meningkat. Situasi ini menimbulkan potensi lonjakan harga energi di dalam negeri, dan mendorong DPR RI angkat suara terkait kebijakan mitigasi ekonomi pemerintah.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pernyataannya pada Selasa, 24 Juni 2025, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menyiapkan skenario mitigasi dalam menghadapi risiko ekonomi yang muncul akibat eskalasi konflik global. Ia menyoroti tekanan terhadap subsidi energi, terutama subsidi BBM, yang saat ini masih mengandalkan asumsi harga minyak global relatif stabil di RAPBN. Puan mengingatkan bahwa jika harga minyak menembus angka di atas US$ 90 per barel, maka struktur anggaran akan perlu penyesuaian signifikan.
Tak hanya itu, anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas juga menambahkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang tidak kalah penting. Jika konflik memanas dan investor global mulai mengalihkan aset ke mata uang aman seperti dolar AS, maka rupiah bisa terdepresiasi, memicu inflasi, dan menambah beban pada biaya impor energi. Dalam situasi seperti ini, RAPBN 2026 harus disusun dengan skenario krisis yang realistis agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal di tengah pemulihan ekonomi.
Dari sisi kebijakan fiskal, DPR mendesak agar Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia bergerak cepat untuk melakukan koordinasi menyeluruh. Antisipasi terhadap gejolak harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik dinilai penting agar Indonesia tidak hanya bersikap reaktif, tetapi punya perencanaan matang dalam menjaga ketahanan fiskal jangka menengah.
Selain aspek ekonomi, DPR juga mengingatkan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas diplomatik regional. Sikap bebas aktif yang menjadi prinsip dasar politik luar negeri Indonesia perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di forum-forum internasional, seperti ASEAN dan OKI, guna mendorong deeskalasi konflik Iran-Israel. Stabilitas politik global akan sangat menentukan kestabilan ekonomi domestik.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu spekulatif. Pemerintah diminta memberikan informasi terbuka mengenai kondisi ekonomi dan langkah mitigasi yang sedang disiapkan. Edukasi publik dinilai menjadi kunci untuk menghindari kekhawatiran berlebihan yang bisa memperkeruh situasi.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan perubahan resmi dalam asumsi makro ekonomi RAPBN 2026. Namun tekanan dari DPR memperlihatkan bahwa dinamika global telah masuk ke radar pengambilan kebijakan fiskal nasional. Bila disikapi secara tepat, momentum ini dapat menjadi pijakan awal untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.
Sumber:
Kompas.com – AS Serang Iran, DPR Dorong Mitigasi Dampaknya terhadap Subsidi BBM – 24 Juni 2025 https://nasional.kompas.com/read/2025/06/24/13214891/as-serang-iran-dpr-dorong-mitigasi-dampaknya-terhadap-subsidi-bbm
Kompas.com – Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel terhadap Rupiah dan Subsidi BBM – 24 Juni 2025 https://nasional.kompas.com/read/2025/06/24/11533511/pemerintah-diminta-antisipasi-dampak-konflik-iran-israel-terhadap-rupiah-dan