Protes Gen Z Nepal: 19 Tewas, PM Mundur, Tentara Kuasai Ibu Kota

KATHMANDU, NEPAL — Dalam dua hari terakhir, ibu kota Nepal berubah menjadi medan ketegangan sosial yang mencemaskan. Pusat kota yang biasanya dipadati aktivitas warga kini dijaga ketat oleh tentara bersenjata lengkap. Pemerintah memberlakukan jam malam tanpa batas waktu sebagai respons atas gelombang demonstrasi yang dipicu oleh rasa frustrasi publik terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi, dan pembatasan digital yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi.

Awalnya, pemicu kerusuhan terkesan sederhana. Pemerintah menerapkan larangan akses ke beberapa platform media sosial yang populer di kalangan anak muda. Namun, larangan itu justru menjadi katalis bagi ledakan keresahan yang sudah lama dipendam. Ketika larangan tersebut dicabut, gelombang protes sudah telanjur bergulir. Suasana pun kian memburuk.

“Ini bukan hanya soal media sosial. Ini tentang bagaimana suara kami dibungkam dan bagaimana ketidakadilan terjadi di depan mata,” ujar salah satu demonstran yang enggan disebut namanya.

Dalam dua malam berturut-turut, bentrokan meletus di sejumlah titik di Kathmandu. Gedung-gedung pemerintahan menjadi sasaran kemarahan massa. Beberapa rumah pejabat publik dibakar. Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet. Setidaknya 19 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ketegangan tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga menyebar ke media sosial dan forum-forum daring.

Gelombang protes anti korupsi dipimpin generasi muda

Demonstrasi ini didominasi oleh generasi muda Nepal yang menuntut perubahan struktural, bukan sekadar pergantian pemimpin. Mereka dikenal vokal dan aktif mengorganisasi gerakan melalui media sosial, aplikasi pesan, dan komunitas digital. Label “Nepo kids” mulai viral sebagai simbol penolakan terhadap anak-anak politisi yang dianggap hidup mewah dari uang rakyat.

Salah satu pemrotes menyebutkan bahwa banyak dari mereka harus merantau ke luar negeri demi bertahan hidup, sementara elit politik hidup dalam kenyamanan yang jauh dari kenyataan mayoritas rakyat. Kesenjangan ini menciptakan jurang kepercayaan yang makin melebar.

“Kami bukan anti negara. Kami hanya ingin negara ini lebih adil, dan suara kami tidak dianggap remeh,” ujar pemuda lain yang terlibat dalam unjuk rasa.

Patroli militer kini dilakukan secara intensif. Tentara bersenjata lengkap menjaga kantor-kantor pemerintahan, fasilitas publik, dan titik-titik strategis di Kathmandu. Jam malam diberlakukan dan aktivitas masyarakat dibatasi secara ketat. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya untuk mencegah kekacauan lebih luas.

Perdana Menteri Nepal mundur di tengah desakan massa

Puncak dari krisis ini terjadi ketika Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah tekanan datang dari berbagai arah, termasuk dari dalam partainya sendiri. Meski demikian, pengunduran diri tersebut tidak meredam kemarahan di lapangan.

Situasi politik Nepal memang sudah lama tidak stabil. Sejak republik ini dideklarasikan tahun 2008, sudah terjadi lebih dari selusin pergantian pemerintahan. Ketidakpastian inilah yang memperburuk rasa frustrasi publik, terutama di kalangan generasi muda yang merasa terpinggirkan dari proses politik.

“Pengunduran diri bukan solusi akhir. Ini hanya langkah kecil. Yang kami inginkan adalah reformasi total,” tegas salah seorang pengunjuk rasa.

Sampai saat ini, belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan Oli secara definitif. Namun yang jelas, gelombang perlawanan ini telah menciptakan momen penting dalam sejarah Nepal modern. Suara anak muda tidak lagi bisa diabaikan. Mereka telah mengambil ruangnya sendiri di tengah hiruk pikuk politik yang selama ini dikuasai elit lama.

Respons internasional dan masa depan demokrasi Nepal

India, sebagai negara tetangga yang memiliki pengaruh besar terhadap geopolitik Nepal, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi. Pemerintah India menyerukan dialog damai dan menekankan pentingnya stabilitas kawasan.

Sementara itu, komunitas internasional mulai memberikan perhatian. Beberapa organisasi hak asasi manusia mendesak pemerintah Nepal untuk menghormati kebebasan berekspresi dan menahan diri dari kekerasan berlebihan terhadap demonstran. Tekanan dari luar bisa jadi turut menentukan arah kebijakan pemerintahan sementara yang akan terbentuk.

Dengan situasi yang masih cair, masa depan Nepal bergantung pada bagaimana transisi politik ini dikelola. Apakah akan terbuka ruang dialog yang inklusif atau justru melahirkan represi baru, semua tergantung pada langkah-langkah yang diambil dalam beberapa pekan ke depan.

Yang pasti, suara generasi muda Nepal telah bergema kuat. Dan dunia sedang memperhatikannya.

Sumber: Reuters – Soldiers patrol Nepal’s capital after two days of deadly protests – 10 September 2025