DPR Sahkan Kementerian Haji, KPK Periksa Bupati Pati: Dua Arah Politik Indonesia Hari Ini

Langkah politik dan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah dua peristiwa besar muncul dalam hari yang sama. Pada Selasa, 26 Agustus 2025, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengubah struktur kelembagaan penyelenggara menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam…

Bagikan:
ilustrasi parlemen dan simbol KPK dalam latar suasana politik Indonesia

Riuh Isu Demo 25 Agustus 2025: Klarifikasi, Hoaks, dan Reaksi Publik

Riuh isu demo besar pada 25 Agustus 2025 mendadak memenuhi ruang publik Indonesia. Jagat media sosial penuh dengan ajakan turun ke jalan, seruan pembubaran DPR, hingga imbauan teknis soal perlengkapan menghadapi aparat. Informasi itu menimbulkan kebingungan, kegelisahan, sekaligus pertanyaan serius: apakah benar akan ada aksi besar di tanggal tersebut? Beberapa akun di platform X dan…

Bagikan:
Ilustrasi keramaian demonstrasi di depan gedung parlemen dengan bendera dan poster

Viral Video DPR Joget Usai Sidang MPR, Netizen Sindir: Rakyatnya Kejang Pejabatnya Goyang

Sorotan publik terhadap perilaku wakil rakyat kembali menyala. Bukan karena keputusan strategis atau kebijakan berani, melainkan karena sebuah video sederhana yang menampilkan mereka sedang berjoget ria. Tayangan berdurasi singkat itu diunggah akun Instagram @lambe_turah dan langsung memantik amarah kolektif di dunia maya. Di tengah kesulitan ekonomi yang makin menekan, potret para pejabat bersuka cita justru…

Bagikan:
Ilustrasi semi-kartun editorial modern yang menggambarkan anggota DPR sedang berjoget dengan latar ruangan parlemen, diiringi ekspresi sinis dari masyarakat yang menyaksikan lewat layar ponsel

Pidato Kenegaraan Prabowo di DPR Soroti APBN 2026 dan Wacana Kenaikan Gaji PNS

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025, menjadi sorotan publik dan media. Disampaikan di depan anggota DPR dan DPD, pidato ini bertepatan dengan agenda penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 beserta Nota Keuangannya. Momen tersebut bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan menjadi penanda arah kebijakan fiskal pemerintahan pada…

Bagikan:
Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto berpidato di DPR membahas RAPBN 2026 dan isu kenaikan gaji PNS

Komisi III DPR Tunda Rapat Revisi KUHAP, Sorotan terhadap Restorative Justice dan Peran Advokat

Langkah Komisi III DPR untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali mengalami pengunduran. Rapat perdana bersama pemerintah yang seharusnya digelar pada Senin, 7 Juli 2025, diundur menjadi Selasa pukul 13.00 WIB. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, yang menyatakan bahwa perubahan jadwal disebabkan oleh kebutuhan teknis di pihak eksekutif. Namun,…

Bagikan:
ilustrasi ruang sidang DPR kosong dengan dokumen RUU KUHAP di atas meja

MK Tolak Uji Materi UU MD3 soal Lokasi Rapat DPR, Tegaskan Fleksibilitas Tanpa Abaikan Transparansi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU MD3 kembali mempertegas ruang fleksibilitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan tempat rapatnya. Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada 26 Juni 2025, MK menolak permohonan uji materi Pasal 229 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3),…

Bagikan:
Gedung Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan bendera merah putih di halaman depan

Ketua MPR Tegaskan Belum Ada Proses Resmi Pemakzulan Gibran oleh DPR-MPR

Pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menegaskan belum adanya pembahasan resmi terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, membuka babak baru dalam dinamika politik pasca-Pemilu 2024. Isu tersebut mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat yang diklaim berisi permintaan pemakzulan. Namun sampai 25 Juni 2025, tidak ada satu pun unsur pimpinan MPR…

Bagikan:
Gedung MPR DPR RI dengan suasana politik pascapemilu yang mencerminkan ketegangan wacana pemakzulan