Ricuh di Bone, Warga Tuntut Keadilan atas Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

Kemarahan warga Bone meledak di depan Kantor Bupati pada Selasa siang, 20 Agustus 2025. Satu tuntutan yang disuarakan berulang-ulang menggema: tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski sempat dimulai dengan orasi damai, aksi tersebut berubah menjadi tegang saat sebagian massa mulai merangsek mendekati gerbang kantor pemerintahan. Aparat pun merapat, mempertebal barikade pengamanan yang sebelumnya hanya berjaga pasif di tepi jalan.

Demonstrasi ini bukan sekadar respons spontan, melainkan puncak dari akumulasi keresahan warga yang merasa dibebani pungutan tanpa kejelasan. Mereka menyebut kenaikan PBB kali ini terlalu drastis dan tidak rasional. Bagi masyarakat Bone, yang sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian dan usaha mikro, kenaikan ini dianggap menyentuh urat nadi penghidupan mereka.

“Kalau tetap dinaikkan, lebih baik uang rakyat dikembalikan. Pajak ini bikin kami makin susah hidup!” teriak salah satu peserta aksi melalui pengeras suara, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari kerumunan.

Tuntutan itu menyentil langsung legitimasi kebijakan pemerintah daerah. Terlebih, menurut sebagian warga, sosialisasi terkait perubahan tarif PBB ini nyaris tak terdengar. Warga merasa dibutakan, lalu ditagih.

Aksi Penolakan Pajak di Bone dan Ketegangan yang Tak Terhindarkan

Kericuhan mulai muncul ketika massa mendesak agar perwakilan Bupati keluar menemui mereka. Ketika tak satu pun pejabat muncul, suasana mendidih. Teriakan semakin nyaring, dan sebagian pengunjuk rasa melempar botol plastik ke arah gerbang kantor. Petugas keamanan yang semula berdiri pasif, mulai mengatur formasi untuk menghalau potensi kekacauan.

Situasi tak sempat benar-benar meledak, namun cukup panas untuk membuat aparat mengambil langkah ekstra. Blokade jalan menuju Kantor Bupati diperketat. Beberapa unit kendaraan Brimob disiagakan di sekitar kawasan tersebut. Aparat menolak memberi komentar rinci, hanya menyebut bahwa tindakan pengamanan dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Sejumlah warga mengaku kecewa berat. Mereka tidak berniat anarkis, namun merasa frustrasi karena suara mereka tidak didengar. “Kami cuma mau keadilan. Pemerintah jangan sembunyi kalau rakyat datang,” kata seorang ibu paruh baya yang ikut dalam barisan demonstran.

Ketimpangan Informasi dan Krisis Kepercayaan Publik

Penolakan terhadap kenaikan PBB ini menguak persoalan lama di banyak daerah: lemahnya komunikasi publik. Warga Bone mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan jelas tentang besaran kenaikan, dasar hukumnya, ataupun pertimbangan yang melatarbelakanginya. Mereka hanya mendapati tagihan yang melonjak naik, tanpa konteks.

Dalam masyarakat dengan keterbatasan akses digital, kebijakan yang hanya diinformasikan lewat media daring atau surat selebaran nyaris tak punya daya jangkau. Akibatnya, publik bukan hanya bingung, tetapi merasa ditipu.

“Kalau memang mau naikin, bilang dari awal. Kasih tahu berapa persen, kenapa naik, buat apa uangnya. Ini enggak ada, tahu-tahu tagihannya naik dua kali lipat,” ungkap seorang tokoh pemuda yang ikut mengatur jalannya aksi.

Kondisi ini menunjukkan ada kesenjangan antara tata kelola kebijakan fiskal dengan realitas komunikasi di lapangan. Ketika partisipasi warga minim, rasa memiliki terhadap kebijakan pun hilang. Dan ketika negara dianggap hanya bisa menagih tanpa menjelaskan, kepercayaan runtuh.

Menakar Legitimasi Kebijakan Publik Lewat Aksi Jalanan

Unjuk rasa ini tak hanya mempersoalkan nominal angka dalam tagihan pajak, tetapi mempertanyakan legitimasi kebijakan publik itu sendiri. Warga Bone tidak hanya menolak isi kebijakan, mereka juga mempertanyakan cara kebijakan itu lahir dan dijalankan. Siapa yang dilibatkan? Kapan masyarakat diajak bicara? Apakah data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan?

Respons diam dari pihak Pemerintah Kabupaten Bone juga memberi ruang bagi spekulasi dan kecurigaan. Sejumlah warga mulai mengaitkan kenaikan pajak ini dengan kebutuhan dana politik pasca pilkada. Ada pula yang menduga bahwa penyesuaian dilakukan secara sepihak oleh dinas terkait tanpa supervisi yang memadai.

“Kami bukan menolak bayar pajak, kami cuma nggak mau dijebak sistem yang enggak transparan. Ini negara, bukan perusahaan,” ujar salah satu orator aksi.

Dari titik ini, kita bisa melihat bahwa demonstrasi bukan sekadar aksi jalanan, melainkan cara warga menguji etika kebijakan pemerintah. Apakah masih berpihak pada rakyat atau sudah terpaut pada mesin birokrasi yang kehilangan rasa.

Dari Bone ke Narasi Nasional: Relevansi Protes Lokal

Apa yang terjadi di Bone seharusnya jadi alarm bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Ketika krisis ekonomi dan tekanan hidup makin menajam, beban fiskal sekecil apa pun bisa memantik amarah kolektif. Terutama jika diberlakukan tanpa empati.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa legitimasi kebijakan bukan hanya berasal dari peraturan hukum, tetapi juga dari penerimaan sosial. Jika kebijakan tak diiringi partisipasi dan penjelasan, maka protes akan jadi kanal terakhir bagi warga untuk menyuarakan kegelisahan.

Pemerintah Bone memiliki dua pilihan: memperbaiki komunikasi dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi ulang kebijakan, atau bertahan di balik pagar dan membiarkan jarak dengan rakyat semakin lebar.

Untuk saat ini, suasana di Bone masih dalam status siaga. Aksi susulan bisa saja muncul jika tidak ada respons konkret dari pemerintah. Warga menunggu, bukan untuk menerima janji, tetapi untuk didengar.

Sumber: KompasTV – Terkini! Situasi Pasca-Demo Ricuh di Depan Kantor Bupati Bone, Pengamanan Ketat! – 20 Agustus 2025