Prabowo Luncurkan 8 Paket Ekonomi Baru 2025, Fokus Magang Berbayar dan Padat Karya

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan delapan paket kebijakan ekonomi baru untuk tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 15 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan seluruh isi program yang dinamai Program Paket Ekonomi 2025 ini.

Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 16,23 triliun. Dana tersebut akan difokuskan pada tiga pilar utama: akselerasi kebijakan di sisa tahun 2025, program lanjutan hingga 2026, dan program prioritas untuk menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Magang berbayar dan insentif untuk sektor padat karya

Salah satu program yang langsung menarik perhatian publik adalah pemberian insentif magang berbayar bagi lulusan baru. Pemerintah membuka kesempatan bagi 20.000 fresh graduate yang telah lulus maksimal satu tahun sebelumnya untuk mengikuti program pemagangan dengan uang saku setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Skema ini bertujuan mengurangi pengangguran intelektual dan memberi pengalaman kerja nyata sebelum memasuki pasar tenaga kerja secara penuh.

Airlangga menjelaskan bahwa anggaran untuk program ini mencapai Rp 198 miliar dan akan langsung dikucurkan dalam waktu dekat. “Selama proses bekerja, diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk enam bulan,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh negara (PPh 21 DTP) untuk para pekerja sektor pariwisata, restoran, hotel, dan kafe. Insentif ini menyasar sekitar 552 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 120 miliar. Skema ini diharapkan dapat membantu sektor pariwisata yang perlahan bangkit dari tekanan pandemi dan kenaikan biaya operasional.

Untuk sektor padat karya lainnya, disiapkan bantuan upah kepada 609.465 pekerja melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Nilai bantuan mencapai Rp 1,8 triliun dari Kemenhub dan Rp 3,5 triliun dari Kementerian PUPR. Bantuan ini bersifat langsung dan ditujukan pada tenaga kerja yang terlibat dalam proyek infrastruktur berskala besar.

Perlindungan sosial dan bantuan pangan berlanjut

Program berikutnya yang mendapat porsi anggaran besar adalah bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan. Bantuan ini dilanjutkan untuk dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November 2025. Evaluasi lanjutan akan dilakukan sebelum memutuskan kelanjutan distribusi di bulan Desember. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 7 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan buruh logistik. Sekitar 731 ribu pekerja informal akan mendapat subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran Rp 36 miliar.

Masih dalam konteks ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan layanan tambahan berupa kemudahan fasilitas pembiayaan perumahan. Penurunan bunga pinjaman akan dilakukan dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen, guna mempermudah akses pekerja terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Perluasan program hingga 2026 dan deregulasi

Tak berhenti di 2025, pemerintah juga telah merancang empat program lanjutan yang akan diperluas hingga tahun 2026. Salah satu di antaranya adalah perpanjangan kebijakan PPh final 0,5 persen bagi pelaku UMKM. Dengan kebijakan ini, sebanyak 542 ribu wajib pajak UMKM dapat terus menikmati tarif rendah dan dukungan likuiditas usaha.

Selain itu, PPh 21 DTP juga akan diperpanjang untuk pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya hingga tahun depan. Skema diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja non formal juga direncanakan tetap berjalan di tahun berikutnya.

Langkah-langkah deregulasi pun menjadi perhatian. Pemerintah akan mempercepat implementasi regulasi turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, termasuk percepatan integrasi sistem Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dengan platform perizinan OSS (Online Single Submission). Tujuannya untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat investasi, dan mendukung program-program padat karya.

Program unggulan untuk menyerap jutaan tenaga kerja

Paket kebijakan ekonomi ini juga mencakup lima program unggulan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah masif. Pertama, melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mampu menyerap satu juta tenaga kerja pada akhir 2025.

Kedua, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa yang menjadi percontohan awal. Program ini ditargetkan menyerap 8.645 pekerja, dan akan diperluas ke 4.000 titik kampung nelayan dengan potensi penciptaan 200 ribu pekerjaan baru.

Ketiga, revitalisasi tambak di wilayah Pantura seluas 20.000 hektare, yang diproyeksikan menyerap 168 ribu tenaga kerja baru.

Keempat, modernisasi armada kapal nelayan sebanyak 1.000 unit, dengan kapasitas berbagai ukuran. Inisiatif ini diprediksi membuka ruang kerja bagi 200 ribu orang di sektor kelautan dan perikanan.

Kelima, perluasan perkebunan rakyat di atas lahan seluas 870 ribu hektare dengan komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Program ini diyakini dapat menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja, baik di hulu maupun hilir sektor pertanian.

Dengan keseluruhan desain paket yang bersifat lintas sektoral ini, pemerintah menargetkan terciptanya sinergi antara pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan kesejahteraan mikro. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dinilai menjadi pendekatan yang paling relevan untuk menjawab tantangan ekonomi dalam waktu dekat.

Sumber: Liputan6.com – Prabowo Luncurkan 8 Paket Ekonomi Baru, Ada Magang Berbayar hingga Bantuan Upah – 15 September 2025