Putin Absen dari KTT BRICS 2025 karena Status Buronan ICC
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang akan digelar di Rio de Janeiro pada 6 hingga 7 Juli mendatang menyisakan sorotan tajam, terutama karena absennya salah satu tokoh paling berpengaruh di kelompok tersebut: Presiden Rusia, Vladimir Putin. Keputusan Putin untuk tidak hadir secara langsung bukanlah sekadar pilihan diplomatik, melainkan hasil dari tekanan hukum internasional yang kini membayangi dirinya.
Kremlin secara resmi menyatakan bahwa Putin tidak akan berangkat ke Brasil untuk menghadiri KTT tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Yuri Ushakov, penasehat kebijakan luar negeri Kremlin, yang menegaskan bahwa presiden Rusia tetap akan berpartisipasi melalui sambungan video. Alasan di balik keputusan ini berkaitan langsung dengan status hukum internasional Putin sebagai buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dirinya sejak 2023, karena diduga bertanggung jawab atas deportasi paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia selama invasi yang dimulai pada 2022.
Surat perintah dari ICC tersebut menempatkan negara-negara anggota Statuta Roma, termasuk Brasil, dalam posisi dilematis. Sebagai negara pihak ICC, Brasil secara teknis berkewajiban menahan Putin jika ia memasuki wilayahnya. Dalam konteks inilah, ketidakhadiran Putin secara fisik menjadi cara Rusia menghindari potensi konfrontasi diplomatik yang rumit. Meski pemerintah Brasil sebelumnya tidak mengindikasikan akan menahan Putin, tekanan dari komunitas internasional dan posisi hukum domestik Brasil tetap menjadi pertimbangan besar.
KTT BRICS tahun ini memiliki arti penting tersendiri. Forum negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu tengah berusaha memperluas pengaruhnya di panggung global. Agenda utamanya mencakup pembahasan kerja sama ekonomi multipolar, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, serta respons geopolitik terhadap dominasi barat yang dianggap semakin eksklusif. Ketidakhadiran fisik Putin bisa memberi dampak psikologis terhadap soliditas kelompok ini, sekaligus mencerminkan bagaimana tekanan hukum internasional bisa membatasi gerak diplomasi seorang kepala negara besar.
Namun absennya Putin bukan berarti Rusia kehilangan pengaruh. Dalam format hybrid yang akan diterapkan, partisipasi daring memungkinkan Putin tetap menyampaikan pandangan politiknya. Kehadiran secara virtual ini menjadi solusi simbolis bahwa Rusia masih ingin menegaskan eksistensinya dalam blok global selatan, tanpa harus menabrak batasan hukum yang kini membelitnya.
Di sisi lain, situasi ini juga membuka perdebatan tentang efektivitas ICC dalam menegakkan hukum internasional terhadap pemimpin negara besar. Banyak kalangan menilai bahwa keberanian ICC mengeluarkan surat perintah terhadap Putin merupakan langkah bersejarah, namun efektivitasnya bergantung pada kesediaan negara anggota untuk menegakkan ketentuan tersebut. Absennya Putin menjadi bukti bahwa konsekuensi hukum tetap relevan meskipun belum sepenuhnya bisa dijalankan secara fisik.
Dengan latar ini, KTT BRICS 2025 menjadi lebih dari sekadar forum kerja sama ekonomi. Ia berubah menjadi cermin dinamika geopolitik yang mempertaruhkan keseimbangan antara solidaritas negara-negara selatan dan tekanan norma hukum internasional. Ketegangan yang mengiringi absennya Putin menunjukkan bagaimana realitas hukum dan politik saling bertabrakan di arena global. Peristiwa ini membuka ruang refleksi bagi dunia: sejauh mana keadilan global bisa diterapkan secara setara, tanpa pandang bulu terhadap kekuasaan.
Sumber: Kompas.com – Jadi Buronan ICC, Putin Tak Hadiri KTT BRICS di Brasil – 25 Juni 2025